Pengadaan kantin dn ruang makan di tempat kerja

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SURAT EDARAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO. : SE.01/MEN/1979

TENTANG

PENGADAAN KANTIN DAN RUANG TEMPAT MAKAN

Sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, khususnya dalam bidang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diarahakan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara, mutu kehidupan tenaga kerja yang erat bertalian dengan tingkat produktivitas kerjanya perlu secara terus menerus ditingkatkan.

Salah satu usaha guna meningkatkan mutu kehidupan tenaga kerja tersebut adalah penyerasian gizi setiap tenaga kerja dalam pekerjaannya sebagai suatu aspek terpadu dalam ruang lingkup hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. Gizi kerja sebagaimana hygiene perusahaan dan kesehatan kerja pada umumnya bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya kerja tenaga kerja.

Usaha pengembangan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja termasuk gizi kerja sejalan dengan tugas Pemerintah untuk membina perlindungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Disadari sepenuhnya, bahwa untuk bekerja gizi kerja memegang peranan penting untuk efisiensi dan produktivitas kerja yang memadai. Dalam rangka mencapai tujuan ini, apresiasi terhadap gizi kerja oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri/perusahaan pada khususnya merupakan sandaran utama bagi kemantapan upaya dalam memperbaiki kondisi tenaga kerja melalui perbaikan gizi untuk mendukung perbaikan produktivitas kerja.

Atas dasar kemanfaatan gizi kerja bagi pembangunan, maka diharapkan agar perusahaan-perusahaan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan penerapan gizi kerja yang antara lain pengadaan kantin dan ruang tempat makan di perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja.

Lebih lanjut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil kebijaksanaan untuk menganjurkan kepada:

1. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 50 sampai 200 orang, supaya menyediakan ruang/tempat makan di perusahaan yang bersangkutan.
2. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 200 orang, supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan.

Apabila suatu perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari ketentuan dalam anjuran seperti tersebut di atas, tetapi juga mengadakan ruang/tempat makan atau kantin, maka perhatian dan kesadaran perusahaan tersebut sangat dihargai, sebab dengan begitu perusahaan-perusahaan tersebut lebih membantu pengembangan gizi kerja yang manfaatnya akan lebih dirasakan lagi bagi pembangunan secara keseluruhan.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kedua anjuran tersebut diatas, perusahaan-perusahaan yang bersangkutan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja, khususnya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8 yang isinya dimuat dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Dalam hal perusahaan tersebut menyediakan kantin, hendaknya harga makanan dan minuman diusahakan secara layak sesuai dengan kemampuan perusahaan dan daya beli dari buruh yang bersangkutan serta selalu diusahakan agar nilai gizi makanan tetap mendapat perhatian utama.

Aparatur hygiene perusahaan dan kesehatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membantu pengusaha dalam pengembangan gizi kerja pada umumnya dan pembinaan kantin-kantin dan ruang makan pada khususnya, agar benar-benar memberikan manfaat dalam mencapai tujuannya.

Demikian kiranya agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI            : JAKARTA  PADA TANGGAL    : 28 FEBRUARI 1979 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ttd HARUN ZAIN

Kepada Yth. :

Para Pengusaha di seluruh Indonesia

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan III
2. Para Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
3. Para Direktur Dalam Lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Para Kakanwil Ditjen Perwatan di Seluruh Indonesia.
5. Arsip.